Tekan Inflasi, Pemkot Bogor Gaungkan Gerakan Pangan Murah

JABAR EKSPRES – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) berkolaborasi bersama Badan Pangan Nasional dan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jawa Barat menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di area parkir Taman Manunggal, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor.

Gerakan Pangan Murah dibuka Sekretaris daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah yang juga Ketua Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Kota Bogor.

Kegiatan yang dimulai sejak Selasa, (19/9) itu disambut antusias oleh masyarakat yang berbelanja berbagai kebutuhan pangan yang yang dijual di bawah harga pasaran. Di antaranya, beras, minyak goreng, daging, sayur, bumbu dapur, ikan, buah-buahan dan berbagai makanan olahan produk UMKM.

BACA JUGA: Komitmen Bebas BABS, Pemkot Bogor Pegang Data By Name By Address

Syarifah mengaku, selain GPM, Kota Bogor juga secara rutin menggelar bazar murah dengan Dinas KUKM Daging secara berkala. Tujuannya adalah untuk mendekatkan harga pangan terjangkau kepada masyarakat untuk terus menjaga inflasi di Kota Bogor.

“Mudah-mudahan setelah kegiatan ini harga berasnya bisa dikendalikan lagi. Karena memang Kota Bogor ini bukan produsen, jadi bergantung ke wilayah lain sehingga kerja sama seperti ini perlu terus dilakukan. Mudah-mudahan ini bisa menurunkan harga pangan,” ungkap Syarifah

Dalam GPM tersebut juga dilaksanakan gerakan selamatkan pangan dan tidak boros pangan yang dilaksanakan melalui Food Truck dari Badan Pangan Nasional dan Foodbank.

Analis Ketahanan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Denny Eswant Kosasih menuturkan, dari data Badan Pusat Statistik Nasional pada bulan Agustus inflasi nasional 3,27 naik dari 3,08 dibulan sebelumnya.

“Penyebabnya bisa jadi dikarenakan kenaikan beras. Karena kalau kita lihat, data harga rata-rata nasional kemarin tanggal 18 September harga beras premium itu Rp15.600/kilogram, itu diatas harga eceran tertinggi (HET), beras medium Rp 13.500/kilogram itu juga diatas HET dan jagung Rp 7.000 itu diatas harga acuan pemerintah,” jelasnya.

Dari data itu, sambung Denny, maka perlu energi dan kerja sama untuk bersinergi dan berkolaborasi mengendalikan harga pangan termasuk beras dengan mengadakan gerakan pangan murah di Jawa Barat, Kota Bogor bahkan di seluruh Indonesia.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan